Berdasarkan itu dapat diketahui adanya proses menuju ....
A. Integrasi
B. Persaingan
C. Kristalisasi
D. Kerjasama
E. Disintegrasi
32. Yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma adalah ....
A. Alat pemersatu bangsa
B. Persatuan dalam keberagaman
C. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu
D. Perbedaan etnis, religi maupun ideology dalam satu wadah negara Indonesia
E. Ditekankan pada perbedaan dalam hal kepercayaan dan keanekaragaman agama
33. Berikut ini adalah contoh sikap yang mencerminkan komitmen persatuan dalam kehidupan di sekolah yaitu ....
A. Mengadakan bakti sosial
B. Tidak membedakan SARA
C. Ikut serta dalam kegiatan kerjabakti
D. Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika
E. Tidak membedakan teman dalam bergaul di kelas
34. Semua negara pasti memiliki berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam mewujudkan / mempertahankan integrasi nasional. Keberagaman Indonesia dari suku, agama, ras, dan budaya merupakan keberagaman yang bisa menjadi potensi konflik yang menimbulkan disintegrasi nasional.
Berdasarkan pernyataan di atas, bentuk ancaman yang bisa mengakibatkan dis integrasi nasional di Indonesia adalah ....
A. toleransi
B. Integrasi
C. Persaingan
D. Konflik SARA
E. Kesenjangan social
35. Yang dimaksud dengan wawasan nusantara adalah ....
A. Cara melihat dan mengurus diri sendiri
B. Cara membangun bangsa sendiri dan bangsa lain
C. Cara memandang dan membenahi bangsa sendiri
D. Cara memerdekakan bangsa lain yang belum merdeka
E. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya
36. Salah satu tantangan bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI yang berasal dari luar negara adalah ….
A. korupsi
B. spionase
C. Konflik SARA
D. Gerakan separatis
E. Pelanggaran hukum
37. Berikut yang bukan merupakan faktor pembentuk integrasi nasional adalah ....
A. Penggunaan bahasa Indonesia
B. Wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau
C. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri
D. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah
E. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia
38. Ancaman terhadap integrasi nasional yang berupa ancaman militer adalah ....
A. korupsi
B. narkoba
C. terorisme
D. kebodohan
E. kemiskinan
39. Sikap perilaku yang dapat menyebabkan disintegrasi nasional dilingkungan sekolah adalah ....
A. Bermusuhan dengan saudara kandung
B. Tidak mau mengikut kegiatan gotongroyong di masyarakat
C. Sering melakukan pelanggaran terhadap tata tertib lalu lintas
D. Tidak menghargai pendapat teman pada saat diskusi kelompok
E. Tidak mau menghargai aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat
40. Alasan yang mendasar pentingnya usaha pembelaan negara terhadap bangsa Indonesia ditinjau dari segi historis adalah ....
A. Jumlah penduduk Indonesia yang besar
B. Posisi/letak Indonesia yang sangat strategis
C. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah
D. Persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata
E. Indonesia pernah dijajah bangsa lain selama kurang lebih tiga setengah abad
II Easy
41. Jelaskan yang dimaksud dengan res communis?
Jawaban: Res communis adalah konsepsi yang beranggapan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh, Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas) karena konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional.
42. Sebutkan bunyi pasal yang mengatur tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Jawaban: Wilayah NKRI dalam pasal 25A UUD 1945 adalah sebuah negara kepulauan yagn berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Wilayah NKRI menurut pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
43. Sebutkan bentuk-bentuk batas wilayah daratan?
Jawaban: batas wilayah daratan suatu negara dengan wilayah daratan negara lain dapat berbentuk:
a. Batas alamiah, sepert sungai, danau, pegunungan, lembah, dan hutan
b. Batas buatan, seperti pagar tembok, patok besi, pagar kawat berduri, dan pos penjagaan
c. Batas secara geografis, batas berdasarkan geofisika, yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Misalnya batas geografis Indonesia adalah 60o LU, 110o LS, 95o BT dan 141o BT.
44. Jelaskan yang dimaksud wilayah ekstrateritorial?
Jawaban: wialayah ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yagn berada di luar wilayah negara itu. Menurut hukum internasional yagn mengacu pada Kongres Wina (1815) dan Kongres Aachen (1818), perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain merupakan wilayah ekstrateritorial.
45. Jelaskan definisi negara sebagai organisasi politik?
Jawaban: Mac Iver dalam bukunya The Modern State menyatakan bahwa, negara sebagai organisasi politik merupakan suatu perkumpulan sosial yang mempunyai fungsi memelihara keteriban, menghormati kepribadian warga negara, melindungi rakyat, dan menciptakan kesejahteraan umum. Menurut pandangannya, negara sama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya, yaitu melaksanakan kehendak anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini membedakan antara negara dan organisasi kemasyarakatan (selain negara) bahwa negara dilengkapi kekuasaan tertinggi (kedaulatan).
46. Jelaskan pengertian negara menurut Miriam Budiardjo?
Jawaban: definisi negara menurut Miriam Budiardjo adalah organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, ia terorganisasi pokok kekuasaan politik
47. Jelaskan yang dimaksud pemerintahan yang berdaulat?
Jawaban: pemerintahan yang berdaulat adalah penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan negara di negara tersebut. Pemerintah tersebut mempunyai kedaulatan ke dalam maupun ke luar.
48. Sebutkan kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung menurut UUD 1945?
Jawaban: adapun kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung menurut pasal 24A UUD 1945, sebagai berikut.
Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
49. Sebutkan fungsi partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia?
Jawaban: beberapa fungsi partisipasi politik adalah sebagai berikut.
a. Sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan masyarakat.
b. Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting.
c. Sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. Dalam hal ini, orang berpartisipasi dalam politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek dan tender, dan melancarkan karir bagi jabatannya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai akan makin mendorong partisipasinya dalam politik.
d. Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kekuasaan batin perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.
50. Sebutkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah?
Jawaban: tugas dan wewenang DPD yaitu:
a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun pemerintah.
c. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang pajak, pendidikan, dan agama.
No comments:
Post a Comment