1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, merupakan pengertian HAM menurut ....
a. Komisi HAM PBB d. Koentjoro Poerbopranoto
b. John Locke e. UU No. 39 tahun 1999
c. Aristoteles
2. Hak Asasi Manusia menyangkut hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu tidak boleh diganggu gugat, karena ....
a. Diturunkan dari orang tua kandung
b. Bersifat sangat pribadi dan ekslusif
c. Sudah dibawa sejak manusia lahir
d. Dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan
e. Merupakan eksistensi manusia bermartabat
3. Salah satu contoh pelaksanaan Hak Asasi Manusia bidang sosial dan budaya adalah ....
a. Mendapat pengajaran
b. Memilih perguruan tinggi negeri
c. Mendapatkan pengajaran dan mengembangkan kebudayaan
d. Mengembangkan kebudayaan
e. Mendapatkan pendidikan secara gratis
4. Kejahatan berat yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional adalah ....
a. Genocida
b. Pencurian uang di bank internasional
c. Pelecehan nama baik kepala negara
d. Sindikat narkotika dan obat-obatan terlarang
e. Pembunuhan terhadap orang asing
5. Salah satu upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam ....
a. UU No. 5 Tahun 1998
b. Keppres No. 181 tahun 1998
c. UU No. 26 Tahun 2000
d. UU No. 39 Tahun 1999
e. Keppres No. 129 Tahun 1999
Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
6. Sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap penegakan Hak Asasi Manusia adalah ....
a. mengembangkan kebebasan pers
b. Membentuk Komnas HAM dan pengadilan HAM
c. Memasukkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah
d. Mengekang pengunjuk rasa dengan menggunakan kekerasan
e. Memilih jaksa agung yang berani
7. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Merupakan bunyi UUD 1945 pasal ....
a. Pasal 29 ayat 2 d. Pasal 28 J ayat 2
b. Pasal 28 I ayat 5 e. Pasal 28 I ayat 4
c. Pasal 28 J ayat 1
8. Contoh sikap menghormati pelaksanaan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain ....
a. Melakukan musyawarah untuk mufakat d. Cinta tanah air dan bangsa
b. Kerja keras dengan terpaksa e. Menikmati hasil karya orang lain
c. Cinta sesama
9. HAM dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah...
a. Diberi kebebasan dalam memiliki harta
b. Kebebasan mengemukakan pendapat
c. Mempunyai martabat yang luhur
d. Boleh memeluk agama tanpa batasan
e. Melaksanakan perubahan sesuai ajaran agama
10. Dasar hukum pembentukan Komnas HAM di Indonesia adalah ….
a. PP Nomor 30 Tahun 1993 d. Keppres Nomor 50 Tahun 1993
b. Inpres Nomor 50 Tahun 1994 e. Keppres Nomor 20 Tahun 1993
c. Keppres Nomor 10 Tahun 1997
Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Fungsi utama Badan Pemeriksa Keuangan adalah . . . .
a. memeriksa dan mengesahkan rencana anggaran belanja negara
b. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
c. menindak pelanggaran penggunaan keuangan negara
d. mengelola pembiayaan pembangunan nasional
e. mengajukan anggaran pembelanjaan negara
12. Anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal . . . .
a. 23 Ayat 1
b. 23 Ayat 2
c. 23 Ayat 3
d. 23B
e. 23
13. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. Pernyataan ini terdapat dalam UUD 1945 Pasal . . . .
a. 23 ayat 1
b. 23 ayat 2
c. 23 ayat 3
d. 23B
e. 23
14. Negara memiliki suatu bank sentral. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal . . . .
a. 23C
b. 23D
c. 23E
d. 23F
e. 24
15. Badan Pemeriksa Keuangan bebas dan mandiri. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal . . . .
a. 23C
b. 23D
c. 23E
d. 23F
e. 24
16. Fungsi utama Badan Pemeriksa Keuangan adalah . . . .
a. memeriksa dan mengesahkan rencana anggaran belanja negara
b. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
c. menindak pelanggaran penggunaan keuangan negara
d. mengelola pembiayaan pembangunan nasional
e. mengajukan anggaran pembelanjaan negara
Jawaban: B
17. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, yaituperadilan ….
a. agama
b. militer
c. HAM
d. umum
e. khusus
Jawaban: d. umum
Pembahasan:
Peradilan umum merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan.
18. Pengadilan tingkat banding, yaitu ….
a. Mahkamah Agung
b. Pengadilan Tinggi
c. Pengadilan Negeri
d. Pengadilan Agama
e. Peradilan HAM
Jawaban: b. Pengadilan Tinggi
Pembahasan:
Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi di tingkat kedua (tingkat banding) suatu perkara perdata dan atau perkara pidana yang telah diadili/ diputuskn oleh pengadilan negeri pada tingkat pertama.
19. Lembaga peradilan yang bertugas mengadili anggota-anggota TNI, meliputi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara yaitu ….
a. Pengadilan Militer
b. Pengadilan Agama
c. Pengadilan HAM
d. MK
e. Pengadilan Tipikor
Jawaban: a. Pengadilan Militer
Pembahasan:
Pengadilan militer adalah pengadilan yang mengadili anggota-anggota TNI, meliputi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara
20. Ketua dan wakil ketua MA diangkat oleh ….
a. wakil presiden
b. DPR
c. hakim agung
d. presiden
e. Komisi Yudisial
Jawaban: d. presiden
Pembahasana:
Ketua dan wakil ketua MA dipilih oleh para hakim agung berdasarkan nama-nama calon yang diajukan oleh DPR dan Komisi Yudisial, dan diangkat oleh presiden.
Pengelolaan Kekuasaan Negara
21. Salah satu kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal . . . .
a. 2 ayat (1) b. 2 ayat (2) c. 3 ayat (1) d. 3 ayat (2) e. 3 ayat (3)
Jawab : c
22. Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan melakukan sedikitnya persidangan sekali dalam setahun ialah . . . .
a. MPR b. DPR c. DPD d. MA e. MK
Jawab : b
23. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa mengajukan grasi kepada presiden dengan tujuan supaya hukumannya diperingan. Presiden mengabulkan permohonan grasi yang diajukan terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan dari salah satu lembaga negara. Lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada presiden dalam cerita di atas yaitu . . . .
a. MPR b. DPR c. MA d. MK e. KY
Jawab : C
24. Lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan adalah. . . .
a. MPR b. DPR c. DPD d. BPK e. Presiden
Jawab: b
25. Perhatikan cerita berikut!
Seorang terdakwa kasus korupsi dijatuhi hukuman lima belas tahun penjara oleh pengadilan negeri. Dia tidak terima atas putusan pengadilan negeri tersebut dan mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Akan tetapi, permohonannya ditolak oleh pengadilan tinggi. Upaya dilakukan kembali agar hukumannya dapat menjadi ringan dengan mengajukan kasasi. Terdakwa tersebut mengajukan kasasi kepada. . . .
a. Mahkamah Konstitusi c. Komisi Yudisial e. DPR
b. Mahkamah Agung d. Presiden
Jawab : b. Mahkamah Agung
26. Perhatikan lembaga negara berikut!
1) BPK
2) MA
3) DPD
4) MK
5) KY
Lembaga yudikatif ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 b. 1, 3, dan 4 c. 2, 3, dan 4 d. 2, 4, dan 5 e. 3, 4, dan 5
Jawab : d
27. Perhatikan tugas dan wewenang berikut!
1) Menyusun dan menetapkan APBN.
2) Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
3) Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN.
4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah.
Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1, 2, dan 3 b. 1, 3, dan 4 c. 2, 3, dan 4 d. 2, 3, dan 5 e. 3, 4, dan 5
jawab: e
28. Perhatikan cerita berikut!
Sengketa dialami oleh desa X dan desa Y. Salah seorang aktivis partai A melakukan mediasi terhadap kedua desa tersebut.
Mediasi dilakukan agar sengketa dapat diselesaikan dengan jalan damai.
Dalam memediasi desa yang bersengketa, berarti partai politik sedang melakukan fungsi . . . .
a. pengatur konflik c. komunikasi politik e. artikulasi kepentingan
b. sosialisasi politik d. agregasi kepentingan
jawab : c
29. Perhatikan kewenangan berikut!
1) Menerima permohonan kasasi.
2) Memberi putusan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.
3) Memutuskan pembubaran partai politik.
4) Melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undangundang.
Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang ditunjukkan oleh nomor . . . .
a. 1) dan 2) b. 1) dan 3) c. 1) dan 4) d. 2) dan 3) e. 2) dan 4)
jawab : c
30. Perhatikan cerita berikut!
Pada pemilu presiden tahun 2014 terjadi perbedaan hasil penghitungan suara yang didapat oleh setiap calon pasangan presiden dan wakil presiden. Akibatnya, terjadilah perselisihan antarkedua belah kubu calon pasangan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, salah satu kubu yang tidak terima dengan hasil penghitungan suara mengajukan kasus ini ke lembaga X agar perselisihan diputus secara adil. Lembaga X yang berwenang memutuskan perkara yaitu . . . .
a. Komisi Yudisial c. Mahkamah Konstitusi e. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Mahkamah Agung d. Dewan Perwakilan Rakyat
Jawab : c
Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
31. Pasal-pasal UUD 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga Negara, salah satunya adalah adanya hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan social yang tertuang dalam pasal . . .
a. 28
b. 30
c. 34
d. 36
e. 37
Jawaban: C
32. Perhatikan pernyataan- pernyataan berikut!
1) Hak membela Negara
2) Hak memperoleh pekerjaan
3) Hak beragama dan beribadah
4) Hak mendapatkan pendidikan
5) Hak berserikat dan berkumpul
Dari pernyataan diatas, yang merupakan hak warga Negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) ditunjukkan pada nomor . . .
a. 1)
b. 2)
c. 3)
d. 4)
e. 5)
Jawaban: B
33. Kewajiban warga Negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan diatur dalam . . .
a. Alinea I pembukaan UUD 1945
b. Alinea II pembukaan UUD 1945
c. Alinea III pembukaan UUD 1945
d. Alinea IV pembukaan UUD 1945
e. Pasal 2 Aturan Peralihan
Jawaban: A
34. Aspek persamaan kedudukan warga Negara yang diwujudkan dalam aspek hukum yaitu . . .
a. Memiliki hak untuk mendapatkan cuti
b. Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya
c. Memiliki hak untuk memajukan kebudayaan daerah
d. Memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan dipengadilan
e. Memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
Jawaban:D
35. Hak berserikat dan berkumpul/hak berpendapat diatur dalam UUD 1945 pasal . . .
a. 27
b. 28
c. 29
d. 30
e. 31
Jawaban: B
Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
36. Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah ...
a. menaati hukum yang berlaku
b. tidak membayar pajak
c. tidak memeluk agama
d. tidak mempunyai tempat tinggal tetap
e. penangkapan dan penahanan masyarakat sipil oleh aparat
Jawaban: b
37. Kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang disebut ...
a. hak asasi
b. hak asasi manusia
c. hak
d. kewajiban
e. hak warga negara
Jawaban: c
38. Berikut merupakan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh negara, kecuali ...
a. hak politik
b. hak ekonomi
c. hak hukum
d. hak pendidikan
e. hak memiliki kekayaan
Jawaban: e
39. Hak warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah diatur dalam pasal ... UUD 1945.
a. 30 ayat 1
b. 31 ayat 1
c. 31 ayat 2
d. 32 ayat 1
e. 32 ayat 2
Jawaban: c
40. Sesuatu yang harus dikerjakan warga negara dan bersifat memaksa. Jika tidak dikerjakan mendapat sanksi disebut ...
a. hak asasi
b. hak asasi manusia
c. hak
d. kewajiban
e. kewajiban warga negara
Jawaban: d
Easy
41. Bagaimana peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan serta pertanggung jawaban keuangan negara?
Jawaban: Melakukan pengkajian, pada penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunanPerumusan dan pelaksanaan dalam kebijakan terhadap pengawasan keuangan dan pembangunanKoordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugasMelakukan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan yang berjalan pada pemerintahan Indonesia.
42. Kemana Badan Pemeriksa Keuangan Melaporkan Tugasnya?
Jawaban: BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR. Namun, untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden.
43. Hal hal apa saja yang di periksa oleh BPK?
Jawaban: Lembaga mana saja yang diperiksa BPK? BPKmemeriksa seluruh keuangan negara, yang meliputi penerimaan negara (baik berupa pajak dan non pajak, seluruh asset dan utang-piutang negara, penempatan kekayaan negara) serta penggunaan pengeluaran negara.
44. Sebutkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah?
Jawaban: tugas dan wewenang DPD yaitu:
a. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun pemerintah.
c. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang pajak, pendidikan, dan agama.
d. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
e. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
f. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.
45. Sebutkan kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung menurut UUD 1945?
Jawaban: adapun kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung menurut pasal 24A UUD 1945, sebagai berikut.
Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
46. Sebutkan fungsi partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia?
Jawaban: beberapa fungsi partisipasi politik adalah sebagai berikut.
a. Sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan masyarakat.
b. Sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting.
c. Sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus. Dalam hal ini, orang berpartisipasi dalam politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek dan tender, dan melancarkan karir bagi jabatannya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai akan makin mendorong partisipasinya dalam politik.
d. Sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kekuasaan batin perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.
47. Mengapa HAM perlu dilindungi oleh peraturan hukum?
Agar ketentuan HAM bisa memiliki kekuatan
hukum yang lebih kuat (ada kepastian hukum). Negara dapat melakukan
perlindungan,pemenuhan maupun penegakan HAM terhadap masyarakatnya
karena telah ada dasar hukumnya, begitu pula masyarakat/individu dapat
menikmati ataupun menegakkan HAMnya.
48. Jelaskan peran individu dalam penghormatan HAM di Indonesia. Sebutkan dan uraikan dasar hukumnya?
Setiap orang/idividu dalam menjalankan
hak dan kewajibannya wajib tuduk terhadap pembatasan yang ditetapkan
undang-undang dengan maksud tidak menggangu hak dan kebebasan orang
lain.
Dasar hukum : pasal 28 J ayat 2 UUD NRI 1945.
49. Apa yang membedakan pelanggaran HAM berat dalam Statuta Roma dengan UU No.26 tahun 2000? Jelaskan dan lengkapi jawaban saudara dengan dasar hukumnya?
Cakupan pelanggaran HAM berat dalam Statuta Roma lebih luas dibandingkan dengan UU No. 26 tahun 2000.
- Pelanggaran HAM berat pada Statuta Roma pasal 5 bagian 2 meliputi 4 hal diantaranya :
(a) Kejahatan Genosida; (b) Kejahatan Kemanusiaan; (c) Kejahatan Perang; (d) Kejahatan Agresi.
- Sedangkan dalam UU No.26 tahun 2000 pasal 7, pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.
50. Jelaskan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dikaitkan dengan asas retroaktif?
Penyelesaian HAM di masa lalu yang diperbolehkan menggunakan asas retroaktif (berlaku surut) hanyalah pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kemanusiaan
No comments:
Post a Comment